KUDETA MILITER THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PM THAKSIN SINAWATRA

      Thailand adalah negara yang tidak pernah mengalami penderitaan pendudukan kolonial, meskipun berada di tengah ekspansi kolonial yang hampir mengelilingi sebagian besar Negara Asia Tenggara. Thailan sendiri adalah negara yang sering mengalami kudeta oleh junta militer, kudeta terakhir terjadi pada tahun 1991 dan sejak saat itu hampir tidak pernah terjadi kudeta. Tetapi setelah hampir 15 tahun tidak terjadi kudeta pada tanggal 20 september 2006 hal itu pun terjadi kudeta yang dilakukan militer Thailand untuk menggulingkan pemerintahan PM Thaksin Sinawatra. Tindak lanjut darikudeta tersebut, tanggal 15 Oktober 2006 junta militer membatalkan pemilu, membatalkan konstitusi, membubarkan parlement, melarang unjuk rasa, mengumumkan undang-undang keadaan darurat, menangkap para anggota kabinet membredel media lokal maupun internasional. Sangat kontras sekali kudeta tersebut terjadi padahal pada saat PM Thaksin Sinawatra mulai memimpin pada tahun 2001, Thaksin berhasil membangkitkan ekonomi Negara Thailand dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pertahun dan juga terbebas dari belenggu IMF, bukan hanya itu pemerintahan yang di pimpim PM Thaksin sangat disukai oleh para petani di desa-desa, hal tersebut yang menarik di angkat terkait kudeta yang terjadi di Thailand, berbanding terbalik dengan keberhasilan tetapi pemerintahan tersebut malah di kudeta oleh junta militer.

Ø  Posisi Militer dalam Sistem Politik Thailand

          Kudeta adalah penggulingan kekuasaan pemerintahan oleh sekelompok orang yang biasanya adalah militer. Didalam kudeta, aktor negara digulingkan sedangkan institusi pemerintahan relatif tidak berubah. Menurut Bilveer Singh ada dua alasan yang melatar belakangi keterlibatan militer didalam bidang non militer yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari 1) nilai-nilai dan orientasi para perwira militer, 2) kepentingan-kepentingan material korps seperti dalam memperjuangkan kepentingan kelompok dan organisasi baik untuk meningkatkan fasilitas militer maupun untuk memberi gaji yang layak kepada anggotanya. Jika pemerintahan politik gagal dalam memenuhi kebutuhan anggota militer, maka ada kecenderungan militer untuk kudeta. Intinya jika kesejahtraan perwira militer tetap terjamin maka pemerintahan suatu negara akan aman dari intervensi militeer. Sedangkan faktor eksternal salah satu contohnya adalah ketidak mampuan pemerintahan sipil untuk memerintah secara efektif yang berakhir pada krisis politik yang disusul pada krisis ekonomi dan sosial. Sedangkan faktor internasional, keterlibatan militer dalam politik disebabkan karena adanya intervensi asing dalam segi ekonomi internasional. Awal mula militer masuk ke Thailand pada tahun 1932 yang bermula menjatuhkan sistem monarki absolut, meskipun demikian kudeta tersebut bukan suatu revolosi proletariat tetapi hanya mengubah konstitusi.

Ø  Kronologis Kudeta

          Petang hari tanggal 19 September 2006 pukul 18.30 pasukan khusus angkatan darat kerajaan Thailand yang di pimpin Shonti Boonyaratglin bergerak dari provinsi Lopburi menuju Bangkok, dan pada saat itu Shonti mengambil alih pemerintahan dan mendaulat dirinya sebagai Perdana Menteri menggantikan Thaksin. Shonti kemudian berjanji menduduki jabatan tersebut untuk sementara hingga terpilihnya pemimpin yang baru, perkataan itu ia sampaikan ke rakyat Thailand. Tetapi sebulan sebelum kudeta di Thailand akan dlangsungkan Pemilu. Namun dengan adanya kudeta ini, Shonti mengatakan bahwa pemilu baru akan dilaksanakan setahun kemudian. Menurut Eric Nordlinger ada 3 faktor yang mendukung keberhasilan kudeta yaitu : 1) keterlibatan aktif perwira menengah yang menduduki pos-pos strategis, 2) anggota komplotan harus mempunyai jumlah pasukan yang memadai demi keberhaasilan tujuan itu, termasuk beberapa lokasi dan bangunan penting tertentu, dan 3) ketepatan koordinasi.

Ø  Latar Belakang Kudeta

           Pada awal pemerintahannya Thaksin memimpin Thailand berupaya keluar dari krisis finansial Asia. Salah satunya dengan menggunakan kekayaan untuk meningkatkan kesejahtraan petani pasca krisis dan membebaskan Thailand dari campur tangan IMF. Bagi kaum petani dan masyarakat yang ada di desa PM Thaksin dianggap mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat bawah. Meskipun demikian PM Thaksin justru menimbulkan pro dan kontra, masyarakat elite menuduh Thaksin membeli suara rakyat miskin melalui berbagai kebijakan yang ditujukan bagi kaum miskin di pedesaan dan petani dan juga mengabaikan kelas atas yang juga merupakan bagian dari masyarakat Thailand. Kebijakan yang membuat PM Thaksin populer di kalangan petani ini menjadi kontroversi dan dipertanyakan setelah perekonomian mengalami inflasi, defisit, dan pertumbuhan ekonomi yang kembali menurun, serta pemerintah terpaksa menghapuskan subsidi BBM. Kepemimpinan Thaksin yang berubah menjadi otoriter dan kesewenang-wenangan menimbulkan banyak oposisi yang berakhir dengan kudeta. Pada dasarnya latar belakang kudeta Thailan terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

·         Faktor Internal

a)      Nilai-nilai dan orientasi para perwira militer baik secara individu maupun kelompok

b)      Konflik kepentingan diantara klik-klik di pemerintahan Thailand

·         Faktor Eksternal

a)      Latar Belakang Ekonomi :  Adanya korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh PM Thaksin. Hal itu terlihat jelas semenjak PM Thaksin berkuasa tahun 2001 kekayaan Thaksin terus meningkat dari awalnya 403 juta dollar AS meningkat menjadi 2 miliar dollar AS.  Hal itu menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat Thailand, di tambah lagi Thaksin menjual aset-aset negara yang membuatnya di cap tidak nasionalis

b)      Latar Belakang Politik : 1) Krisis politik akibat kebijakan represif Thaksin terhadap masyarakat di wilayah Thailand Selatan. 2) Krisis politik akibat kecurangan yang dilakukan Thaksin dalam pemilu 2006.