DIMENSI KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT KEWARGAAN DALAM POLITIK MALAYSIA

Di dalam kepemimpinan masyarakat kewarganegaraan di Malaysia terdapat faktor-faktor ciri dan sifat tertentu, pertama faktor struktur masyarakat yang terdiri dari beberapa etnik dan kaum, faktor ini telah mendorong lahirnya budaya politik perkauman, kedua faktor agama, khususnya agama islam faktor ini mendorong perjuangan politik etnis melayu, ketiga faktor hukum nasional telah mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih dan jujur, keempat tingkat kemajuan sosio-ekonomi masyarakat kota dan desa dimana faktor ini telah memperlihatkan perbedaan dukungan dimana di desa lebih mendukung partai pemerintah dan di kota lebih memilih partai oposisi, perbedaan antara desa dan kota sebenarnya juga mengandung politik perkauman.

Ø  Warisan Kepemimpinan Politik Perkauman

Awal dari munculnya masalah perkauman yang berlaku di Malaysia hingga kini berakar dari zaman penjajahan kebijakan penjajahan yang berhubungan dengan perdagangan, tanah, pertanian, pendidikan, latihan, administrasi, dan kewarganegaraan telah mengakibatkan perbedaan etnik yang menonjol. Tetapi penjajahan bukanlah penyabab utama munculnya masalah perkauman. Dari sejarah perjuangan Malaysia ditentukan adanya tawar menawar politik di antara elit-elit UMNO (United Malay Nationalist Organizations) di satu pihak dan elit-elite MCA bentukan dari etnis chinesse dan MIC bentukan dari Etnis India. Dalam politik tawar menawar tersebut UMNO telah menerima satu syarat yang diajukan Inggris syaratnya adalah kewarganegaraan yang liberal. Hal ini telah mengakibatkan perpecahan konsep identitas kebudayaan, dimana masalah tiadanya identitas kebudayaan ini adalah salah satu sebab utama terwjudnya perasaan perkauman di kalangan penduduk bukan melayu.

Sikap pemimpin bukan melayu juga terlihat lebih bercorak perkauman. Perasaan perkauman di kalangan penduduk bukan melayu muncul dari keinginan untuk melindungi dan melestarikan kepentingan sendiri. Sikap seperti ini sangat kelihatan dalam usaha masyarakat bukan melayu menentang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan masyarakat menengah diatas masyarakat melayu. Orang-orang melayu menganggap bahwa mereka mempunyai hak yang sama dibandingkan dengan kelompok etnik lainnya, karena mereka adalah “anak negeri” ini, sedangkan orang lain adalah “pendatang”. Orang melayu juga merasa sangsi tentang kesetiaan dan kejujuran orang-orang Cina dan India yang tinggal di Malaysia ini.

Di antara sebab utama yang menimbulkan masalah perkauman dalam masyarakat malaysia ini ialah : (1) telah berlakunya suatu perebutan kekuasaan bidang politik dan ekonomi di antara kelompok etnik. (2) adanya golongan-golongan pemimpin yang menggunakan isu-isu perkauman (3) organisasi-organisasi yang ada di Malaysia pada umumnya berdasarkan etnik dan perkauman (4) pertumbuhan ekonomi yang tidak adil di kalangan rakyat (5) media massa faktor utama yang dapat mempengaruhi hubungan etnik, setiap etnik mempunyai media massanya masing-masing

Ø  Artikulasi Kepentingan Kaum

Ada salah satu pasal dalam konstitusi Malaysia yang dianggap sangat pro-melayu ialah pasal 153 yang antara lain berbunyi bahwa yang di pertuan agung bertanggung jawab menjaga “kedudukan istimewa bangsa melayu dan kepentingan-kepentingan yang sah kaum-kaum lain”. Pasal ini telah menjadi isu kontroversi sejak penyusunan kontitusi itu. Ada dua sebab utama mengapa pasal 153 dianggap tidak membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat melayu. Pertama, karena pasal 153 tidak dilengkapi dengan panduan yang jelas dan tegas mengenai cara-cara pelaksanaan hak istimewa yang tertulis dalam konstitusi. Kedua, kekuatan politik dan birokrasi melayu yang menguasai pemerintahan tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pasal tersebut.

Ø  Perkauman dan Masyarakat Kewargaan: Studi Kasus

Pertentangan dan persaingan di antara kelompok etnik biasanya akan berlanjut karena tiap-tiap kelompok ingin memelihara dan mempertahankan kedudukan dan kepentingannya. Suatu penelitian telah dilakukan di Malaysia mengenai persoalan ekonomi-politik berkaitan dengan kepemimpinan bercorak perkauman. Contoh dibawah ini memperlihatkan berbagai rekaksi terhadap beberapa persoalan.

1)      Jaminan hak rakyat dalam pelayanan

2)      Hak memerintah

3)      Pemerintahan Malaysia

4)      Hak istimewa

Ø  Kelas Menengah dan Masyarakat Kewargaan

Kajian politik Malaysia pada dasarnya terdapat dua bagian, pertama konsep perkauman, kedua aliran yang menganalisis faktor kelas. Yang menjadi masalah saat ini apakah kelas menengah di Malaysia mempermasalahi perkauman, atau malah mengatasi kepentingan etnik. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat hasil yang mencenangkan. Hampir 70% menganggap proses demokrasi dan pemilu adalah suatu hal yang penting. Sedangkan 11% kepentingan bersama perkauman adalah perkaran paling penting, hal tersebut menunjukan masalah perkauman tidak sebagai hal yang penting. Sebagai kelas menengah, mereka memperlihatkan usaha untuk tidak mengangkat masalah perkauman yang dibuktikan didalam beberapa penelitian kasus, karena jika hal itu berlanjut, maka masalah perkauman secara perlahan akan berkurang, yang kemudian melahirkan benih-benih terciptanya masyarakat kewargaan yang ideal.

Ø  Angkatan Perpaduan Ummah dan Demokratisasi

Bukan hanya kelas menengah tetapi perubahan yang terjadi juga karena politik perkauman dikarenakan perpecahan yang terjadi UMNC yang di awali oleh mundurnya Musa Hitam dari Wakil PM yang mengakibatkan terpecahnya UMNC. Setelah itu pada tahun 1990 kelompok Tengku Reza telah mampu melahirkan kekuatan politik baru yang dianggap sebagai alternatif partai Barisan Nasional yang selama ini tidak tergoyahkan. Angkatan Perpaduan Ummah (APU) yang dibentuk Tengku Reza terdiri dari beberapa gabungan partai seperti partai PAS Hamim, Berjasa, PRM dll. kelahiaran APU bentuk dari semangat untuk mengurangi politik perkauman dimana kedua kekuatan politik APU dan BN lebih banyak mencurahkan perhatian pada masalah yang berkisar pada sistem demokrasi, masalah konsep pembangunan nasional yang bukan lagi dalam koteks perkuman.