Politik dan Birokrasi

MENTERI ZAMAN DEMOKRASI LIBERAL

Landasan berilmu bagi pemimpin atau orang partai politik amat penting, karena mereka bisa dimungkinkan menjadi pempinan rakyat dan negara, baik sebagai menteri apalagi bisa pula menjadi presiden. Berilmu berarti mempunyai kedalaman pengetahuan dan keahlian mengenai bidang pekerjaan yang bakal dilaksanakan dalam kementerian yang dipimpin. Oleh karena mementingkan keahlian ini, maka ada kalanya orang yang ahli akan tetapi tidak masuk ke partai politik tertentu bisa diminta duduk dalam kabinet dan memimpin kementerian negara

MENTERI ZAMAN ORDE BARU

            Zaman Orde Baru ini zaman malaise bagi partai politik. Pada zaman ini, jabatan menteri dicapai banyak melalui tentara, dan melalui golongan politik yang tidak mau disebut partai politik akan tetapi bermain politik. Sebagaimana telah diuraikan, zaman pemerintahan Orde Baru ini reputasi partai politik dibuat amat tercela. Dengan partai politik rakyat terpecah-belah menjadi keping-kepingan anak bangsa yang membahayakan persatuan. Partai politik menyababkan bangsa ini tidak sempat membenahi diri membangun negara, kesejahtraan rakyat tidak sempat diratakan, dan keadilan tidak pernah diwujudkan. Pendeknya partai politik pada masa Orde Baru  sama sekali tidak ada jasanya.

MENTERI DI NEGARA-NEGARA LAIN

            Di negara-negara demokrasi yang telah maju seperti di Jerman, Amerika, Jepang< Australia dan lain-lainnya yang bisa diangkat menjadi menteri terindikasi menjadi anggota, fungsionaris, pendukung kader, dan simpatisan partai politik. Dengan demikian partai politik memang merupakan kendaraan yang ditumpangi orang yang mau berpergian menuju ke kabinet atau menjadi pejabat politik seperti menteri, gubernur dan jabatan kepada daerah lainnya.

·         Di inggris menteri adalah anggota kabinet, dan semua menteri itu harus anggota parlemen, jika ada seseorang yang diperlukan menduduki jabatan menteri bukan anggota parlemen. Maka dia harus disetujui atau memenangkan suara ketika dipilih oleh anggota parlemen.

·         Di Amerika Serikat para menteri membantu presiden juga berasal dari partai politik. beberapa menteri yang dianggap amat penting seperti menteri luar negeri, pertahanan, keuangan dan sebagainya sebeum diangkat dimintakan persetujuan kepada kongres. Persetujuan kongres ini amat penting, karena di kongres para wakil rakyat mempertanyakan kompetensi calon menteri tersebut.

BAGAIMANA DI INDONESIA SEKARANG

            Berdasarkan pengalaman selama ini ada baiknya keinginan Hatta di dalam membangun pemerintahan sipil yang demokratis bisa dipergunakan untuk menentukan kriteria pengangkatan seorang menteri di dalam kabinet presidensial. Keingingan Bung Hatta yang ingin Menteri-menteri mempunyai ahli di bidangnya, berbasis ilmu pengetahuan yang luas, dan profesional

JABATAN POLITIK DAN JABATAN BIROKRASI

            Hadirnya partai politik dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap tatanan birokraso pemerintah akan terdiri dari jabatan-jabatan yang diisi oleh  para birokrasi karier, dan ada pula yang diisi oleh para pejabat politik. Keahlian pejabat politik yang berasal dari kekuatan politik atau partai politik  dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, penataan birokrasi pemerintah dengan mengakomodasikan hadirnya jabatan-jabatan dan para pejabat politik perlu ditata dengan baik.

            Jika kita menginginkan melakukan restrukturisasi dan reposisi birokrasi kita, maka kondisi perubahan sistem politik ini antara pemerintah Orde Baru dan pemerintahan reformasi hendaknya perlu memperoleh pertimbangan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kelembagaan birokrasi pemerintah pusat maupun daerah ialah diubahnya mindset para pemimpin politik kita, dari mewarisi sikap dan prilaku Orde Baru yang mayoritas tunggal menjadi sikap demokratis yang multi partai. Perwujudan dari perubahan ini dalam kelembagaan pemerintahan disediakan dan dibedakan akses politik dalam birokrasi pemerintah. Menurut teori liberal bahwa birokrasi pemerintah itu menjlankan kebijakan-kebijakan pemeritah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan.

LEMBAGA POLITIK DAN BIROKRASI PEMERINTAH

            Organisasi pemerintahan dibawah Presiden di negara-negara yang mengikuti sistem demokrasi ada dua macam, yakni departemen yang dipimpin oleh menteri dan non departemen yang dipimpin bukan menteri. Bedanya kedua macam lembaga itu antara lain, organisasi departemen dipimpin oleh pejabat politik yang disebut secretary atau menteri. Adapun lembaga nondepartemen dipimpin bukan pejabat politik,melainkan oleh pejabat yang profesional dibidangnya, atau pejabat birokrasi karier. Reformasi sekarang ini zamannya dan sistem politiknya telah berubah. Departemen pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dipimpin melalui jalur politik yang berasal dari partai politik. Sebab partai politik merupakan pengejawantahan dari demokrasi yang berintikan kekuasaan pada rakyat.

LEMBAGA BIROKRASI PEMERINTAH LOKAL (DAERAH)

            Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam lembaga birokrasi pemerintah ialah kelembagaan pemerintah lokal atau daerah. Paradigma pemerintah sekarang berorientasi ke arah perubahan dari government ke governance. Dalam paradigma government orientasi kekuasaan masih kuat, partisipasi dan kontrol rakyat belum berjalan secara optimal. Kelembagaan birokrasi pemerintah lokal/daerah dengan memperhatikan perubahan-perubahan paradigma tersebut dan hadirnya banyak partai politik perlu diadakan perubahan. Perlu disediakan pula jabatan politik nonstruktural yang ditempati oleh orang-orang partai politik yang berkoalisi dengan kepala daerah.

            Sementara itu birokrasi tanpa batas memberikan wajah baru dari birokrasi yang tidak lagi secara tegas mengikuti garis hierarki. Berdasarkan perubahan paradigma seperti yang disinggung di muka, makapengelolaan kewenangan di bidang pemerintahan perlu menyesuaikan terhadap arus perubahan tersebut. Upaya melakukan repositioning ini sama halnya dengan melakukan dan menentukan strategi perubahan dan pembaharuan administrasi pemerintahan. Strategi pembaharuan ini yang akan menentukan proses pembangunan birokrasi pemerintahan selanjutnya. Melakukan perubahan birokrasi  dan administrasi pemerintahan perludipikirkan masalah yang pelik untuk menetralisasikan birokrasi dari pengaruh kekuatan partai politik.

NETRALITAS BIROKRASI PEMERINTAH

Jika birokrasi pemerintah dibuat netral,maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani oleh birokrasi pemerintah. Melayani rakyat secara keseluruhan artinya tidak mengutamakan dan memihak kepada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Sebagaimana diketahui bersama bahwa birokrasi dan politik bisa dibedakan akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Bagi partai politik yang memenangkan suara dalam pemilihan umum, maka partai politik dalam suatu sistem negara demokrasi bisa memimpin dan mengendalikan pemerintahan. Kehadiran partai politik dalam pemerintahan akan menjadi master dari birokrasi pemerintahan. Birokrasi itu bekerja sesuai dengan profesionalisme yang dituntut kepadanya sepanjang masa, dan tidak boleh terkontaminasi oleh warna poitik yang datang sulit berganti memimpinnya.

Masalah netralitas birokrasi pemerintah terhadap pengaruh dan intervensi partai politik nampaknya tidak bisa dianggap ringan sekarang ini. Sejak lama sekali persoalan ini tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya demokrasi yang ditandai dengan adanya partai politik. jika diamati perjalanan sejarah birokrasi kita, maka netralitas birokrasi pemerintah dari pengaruh dan kekuatan kenetralan birokrasi pemerintah dari pengaruh partai politik perlu untuk diperhatikan. Sekarang dengan adanya banyak partai politik yang ikut dalam pemilihan umum, maka semua partai itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, di dalam sistem demokrasi maka partai politik yang memenangkan suara dalam pemilu berhak untuk memimpin pemerintahan ini.

Jika birokrasi memihak kepada salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah, seentara itu diharapkan birokrasi pemerintah itu memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil dan merata sebagaimana tugas dan fungsi negara dan pemerintahan pada umumnya, maka sikap pelayanan tersebut jelas tidak terpuji. Ada beberapa model yang bisa dipergunakan untuk mengatur birokrasi pemerintahan (1) model perwakilan konstitusional, (2) model perhitungan pluralis, (3) mode otonomi yang demokratis (4) model kanan baru. Dengan demkian bisa dihindari pemborosan dan inefisiensi dalam birokrasi pemerintah,.dari beberapa model tersebut menunjukan betapa gigihnya upaya-upaya kelompok-kelompok baik partai politik, kelompok kepentingan maupun kelompok pemburu rente selalu berupaya mempengaruhi birokrasi pemerintah untuk memihak kepadanya. Di sinilah godaan yang amat berat meletakkanbirokrasi pemerintah dalam posisi netral.

PARTAI POLITIK DAN TATANAN BIROKRASI PEMERINTAH

             Seperti diketahui bersama semua partai politik yang ada di indonesia semenjak tahun-tahun awal kemerdekaan adalah miskin dana. Padahal untuk keperluan perjuangan berada di sektor birokrasi pemerintah yang berkewajiban mengelola dan mempertanggung jawabkan secara baik dan benar kepada rakyat. Ditelisik dari pemikiran yang sederhana ini, maka upaya partai politik mempengaruhi, menguasai, dan mengeksploitasi birokrasi pemerintah beserta sumber-sumbernya untuk kepentingan partainya tidak bisa dielakkan. Birokrasi pemerintah akan senantiasa menjadi incaran partai politik yang berkuasa untuk membangun politiknya di birokrasi.

            Pada masa pemerintahan orde baru semua pejabat pemerintah dari atas sampai ketingkat bawah, semua Korpri dan keluarganya, semua ABRI dan keluarganya, dan kalau bisa semua rakyat indonesia diharuskan masuk Golkar. Birokrasi pemerintah adalah birokrasi Golkar. Birokrasi pemerintah tidak bisa lagi dikatakan netral seperti yang diharapkan oleh para pemikir di bidang ini.

            Selama lebih dari 30 tahun keadaan seperti ini berlangsung, bahkan kalau dihitung semenjak bangsa ini mengenal kehidupan partai politik lebih dari 55 tahun, sehingga karenanya amat sulit mengubah atau melakukan reformasi yang membebaskan birokrasi pemerintah dari pengaruh partai politik. Bagaimana sulitnya upaya untuk selalu menjadikan birokrasi pemerintah profesional, netral dan bersistem merupakan upaya yang tidak boleh berhenti. Sebaiknya jika akan dilakukan reformasi, maka hendaknya dimulai dari membangun sistem yang menjunjung tinggi moral, etika, dan supremasi hukum. Bangunan ini harus didasari oleh UU yang tegas akan sangsinya.